Matapapua – SORONG : Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Watipo dan Pejabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw memimpin rapat yang digelar oleh Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) terkait Pengendalian Inflasi Daerah di Sorong. Rapat berlangsung di Gedung Lambert Jitmau Kota Sorong. Papua Barat pada Senin, (14/11/2022).
Rapat tersebut dibuka secara firtual oleh Wamendagri, John Wempi Watipo dihadiri seluruh pimpinan OPD di seluruh Indonesia. Pj Gubernur didampingi Pj Bupati Kabupaten Sorong, Yan Piet Mosso dan Pj Walikota Sorong, George Yarangga.
Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo saat mengikuti rapat virtual dengan kepala daerah seluruh Indonesia mengatakan bahwa, Papua Barat termasuk salah satu dari 10 provinsi di Indonesia yang dinilai mampu menekan angka inflasi.
Dinilai mampu menekan angka inflasi, Atas Kementerian Keuangan memberikan dana insentif daerah (DID) ke Papua Barat sebesar Rp10 miliar.
” Maka terobisan yang kami lakukan yaitu memastikan harga bahan kebutuhan pokok dapat terjangkau oleh masyarakat. Setiap hari petugas melakukan monitoring harga di empat pasar tradisional yang ada di Manokwari dan Kota Sorong. Dengan adanya monitoring harga kebutuhan pokok, maka harga-harga dapat terpantau sehingga tidak terjadi spekulasi harga di tingkat pedagang,” Jelas Wamen.
Sementara itu, Pj Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw mengatakan, rakor ini bertujuan untuk melakukan monitoring dan mengevaluasi inflasi di setiap minggu yang di buat Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP)
Menurutnya, hasil monitoring dan evaluasi bahwa di antara 33 provinsi, Provinsi Papua Barat inflasinya masih yang terendah. Maka semua kepala OPD di masing-masing daerah diminta untuk terus melakukan komunikasi secara intens dan melaporkan kegiatan apa saja yang dilakukan agar bisa menekan inflasi.
” Untuk menjaga inflasi tersebut pihaknya akan melakukan intervensi seperti angkutan ojek dan angkutan lainnya serta pelayanan akan diberikan insentif lewat bang dan kantor pos. Kemudian ada juga vocer BBM dan Bapok,” Jelas Paulus Waterpauw kepada awak media saat di wawancara.
Dia menambahkan, Berdasarkan arahan dari pusat ada anggaran tak terduga yang di kucurkan untuk daerah maka anggaran tersebut bisa digunakan untuk inswntif dan lain-lain. Wamen juga sudah mengeluarkan surat edaran yang dikawal oleh Kejaksaan, KPK dan kepolisian. Hal ini guna untuk menjaga stabilitas inflasi daerah.
” Juga dibikin pasar murah dan memberikan bantuan-bantuan untuk masyarkat seperti yang dilakukan Dinas Sosial untuk pemberian subsidi BBM dan Bapok,” Tutupnya.
Discussion about this post