MataPapua, Kota Sorong - Wakil Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hj. Chusnunia Chalim secara resmi membuka Musyawarah Wilayah (Muswil) I Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Provinsi Papua Barat Daya yang berlangsung di Hotel Vega Sorong, Rabu (3/12/2025).
Hadir mewakili Ketua Umum DPP PKB, Chusnunia yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR RI menekankan bahwa kader PKB di Papua Barat Daya harus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, keberadaan partai politik tidak hanya diukur dari aktivitas formal organisasi, tetapi dari sejauh mana kontribusi sosialnya dirasakan langsung oleh rakyat.
“Pentingnya kehadiran kader PKB yang harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Chusnunia menegaskan bahwa PKB memiliki tanggung jawab moral untuk memperjuangkan kebutuhan dasar masyarakat, bukan sekadar melaksanakan agenda seremonial kepartaian. Ia menyebut ada tiga hak dasar yang harus menjadi perhatian utama PKB di Papua Barat Daya, yaitu akses pendidikan, layanan kesehatan tanpa hambatan administrasi, dan jaminan kesejahteraan sosial.
"Tidak boleh ada rumah sakit yang menolak pasien hanya karena administrasi. Kesehatan tidak boleh tertahan karena BPJS. Pendidikan tidak boleh terhenti hanya karena anak tidak punya sepatu. Itu hak rakyat, dan PKB harus mengawal sampai ke lapangan," tegasnya.
Muswil turut dihadiri jajaran pengurus DPP, DPW, hingga DPC PKB se-Papua Barat Daya. Di hadapan para kader, Chusnunia menegaskan bahwa perjuangan politik PKB bukan sekadar aktivitas organisasi, tetapi perjuangan kemanusiaan. Ia mengakui bahwa membangun struktur dan basis politik PKB di Papua Barat Daya tidaklah mudah, namun komitmen kebersamaan dinilai menjadi kunci keberhasilan.
"Perjuangan politik tidak selalu mulus. Banyak kader di daerah menghadapi tantangan luar biasa. Tetapi tugas kita adalah tetap hadir untuk rakyat, tetap menjadi suara bagi mereka," ujarnya.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa kader PKB wajib hadir secara nyata di tengah masyarakat. Menurutnya, PKB adalah partai yang harus turun tangan, bukan hanya turun bicara.
" Kita harus hadir ketika ada warga sakit, ada rumah tidak layak huni, ada masyarakat terdampak musibah, atau ada keluarga yang tidak punya apa-apa. Itu politik kemanusiaan," tambahnya.
Chusnunia juga menekankan pentingnya keseimbangan antara dukungan politik dan fungsi kontrol terhadap pemerintah. PKB, tegasnya, harus tetap mendukung pembangunan sesuai mandat rakyat, namun tetap kritis bila ada kebijakan yang perlu dikoreksi.
"PKB mendukung pemerintah, tetapi tetap kritis bila ada yang perlu diperbaiki. Mendukung bukan berarti diam, tetapi mengawal dengan cara yang benar," katanya.
Ia mengingatkan agar anggota legislatif PKB tidak hanya tersita pada agenda seremonial, tetapi benar-benar memperjuangkan kebutuhan masyarakat melalui ruang-ruang pengambilan keputusan.
"Jangan sampai waktu habis hanya untuk protokoler. Yang paling penting adalah memperjuangkan hak rakyat," ujarnya.
Menutup sambutannya, Chusnunia menyampaikan apresiasi kepada seluruh kader PKB Papua Barat Daya yang terus membangun jaringan partai di tengah tantangan geografis.
“Jangan takut bermimpi besar. PKB lahir dari perjuangan dan selalu tumbuh di tengah tantangan. Selama kita hadir untuk rakyat, elektabilitas dan kepercayaan itu akan mengikuti,” pungkasnya.
