MataPapua,Jakarta - Ketua Bawaslu RI, Dr. Rahmad Bagja, S.H.,LL.M, ketika menerima kunjungan kerja Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya dan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota Se-PBD, meminta agar segera dibangun Kantor permanen sekretariat Bawaslu di wilayah kerja masing-masing guna penunjang kelancaran kerja pada pemilihan umum mendatang.
Rahmad Bagja mengatakan agar Bawaslu PBD segera melakukan koordinasi dengan pemda setempat sehingga dapat dibantu dalam hal pembangunan kantor permanen Bawaslu, baik sekretariat Bawaslu di tingkat propinsi maupun tingkat kabupaten/kota yang belum ada.
Selain hal itu, Ketua Bawaslu RI menekankan agar Bawaslu PBD maupun Bawaslu Kota/Kabupaten melakukan kerja sama dengan para Kepala Dinas Pendidikan di daerah untuk program 'Bawaslu Go to School'.
"Hal ini untuk meningkatkan pendidikan partisipasi pemilih untuk pemilih pemula, juga untuk kampus-kampus di daerah," kata Bagja, Kamis (30/10/2025).
Sementara dalam rangka mengantarkan laporan kegiatan Kelembagaan Ke Bawaslu RI, dirangkai dengan evaluasi terhadap tahapan Pemilu dan pilkada 2024.
Bawaslu se Provinsi PBD menghadirkan pemateri Wakil Komisi II DPR RI, para akademisi, Pegiat Pemilu Nasional, KPU Provinsi, juga Ta Bawaslu RI serta Pemerintah Daerah di masing-masing tingkatan, sebagai pemateri.
Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah lembaga organisasi masyarakat, mahasiswa dari beberapa kampus di Kota Sorong, Partai Politik, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda di provinsi maupun di kabupaten/kota.
Ketua Bawaslu Papua Barat Daya, Farli Sampe Toding Rego mengatakan, pada audensi tersebut, tentu banyak masukan kritik dan saran kepada Bawaslu Papua Barat Daya sendiri.
"Baik itu menyangkut kepastian regulasi Pemilu dan undang-undang Otsus Papua, kinerja Bawaslu dalam tahapan pemilu dan pilkada, hingga saat ini pada pemutahiran data Pemilih berkelanjutan diluar tahapan sebagaimana amanat Bawaslu RI," ujar Farli.
Untuk rekomendasi dari hasil kegiatan ini, kata Farli yaitu menyangkut partisipasi perlu ditingkatkan, kepastian regulasi hingga operasional penyelenggara terutama Bawaslu tingkat Kabupaten/Kota Se-PBD.
"Kita ketahui bersama bahwa dalam melaksanakan tugas hanya satu kendaraan Operasional roda empat di Bawaslu Kabupaten/Kota sehingga fungsi pengawasan tidak maksimal. Kedepan kami harap ini bisa di tambah. Sementara untuk kemampuan dan kecakapan penyelenggara dalam memahami regulasi kepemiluan perlu dilakukan dan ditingkatkan," kata Farli.
Pada kesempatan tersebut, Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya Farli Sampe Toding Rego menyampaikan banyak terimakasih kepada Pimpinan Bawaslu RI yang telah menerima laporan aspirasi dalam bentuk rekomendasi kelembagaan Bawaslu Se-Papua Barat Daya.
Ia juga mengapresiasi masyakarat Papua Barat Daya yang telah memberikan suport dalam bentuk kritik, saran ,catatan kritis dan solusi untuk pengawasan pemilu kedepan lebih baik kepada Bawaslu Se-PBD,.
"Kami juga menyampaikan terimakasih atas bantuan terselenggaranya acara ini, baik dari Gubenur PBD, Ketua DPR PBD, Anggota DPD dapil Papua Barat Daya, sehingga kegiatan ini dapat berjalan lancar, utamanya untuk jajaran Sekertariatan se-PBD yang telah membantu para Ketua kabupaten/kota sehingga laporan ini dapat diselesaikan tanggal yang ditargetkan oleh Bawaslu RI. Artinya selesai laporan PBD lebih awal," tutup Farli Sampe Toding Rego.
