MataPapua, Kota Sorong — Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mulai menapaki langkah strategis menuju pendirian perguruan tinggi negeri pertama di wilayahnya. Melalui kerja sama dengan Universitas Cenderawasih (Uncen), pemerintah menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema "Menuju Perguruan Tinggi Negeri yang Inklusif, Adaptif, dan Berdaya Saing" di Hotel Vega, Kota Sorong, Jumat (7/11/2025).
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya awal Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam mendorong pendirian Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di wilayah tersebut. FGD ini menghadirkan para akademisi, pemerhati pendidikan, serta pemangku kepentingan dari berbagai sektor untuk memberikan masukan terhadap kajian akademik pendirian universitas negeri pertama di provinsi termuda di Tanah Papua itu.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat Daya, Adolof Kambuaya menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Desk Pendirian Daerah (DPD) yang telah dilakukan sebelumnya.
"Hari ini kita berdiskusi bersama untuk menyusun langkah-langkah kebijakan pendirian perguruan tinggi negeri di Papua Barat Daya. Masukan dari para stakeholder akan menjadi bahan penting dalam penyusunan dokumen akademik sebagai dasar pendirian universitas negeri,” ujarnya.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya telah menugaskan Universitas Cenderawasih untuk melakukan studi kelayakan dan kajian akademik mengenai kebutuhan serta persyaratan pendirian universitas negeri. Hasil dari kajian tersebut nantinya akan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi sebagai dokumen resmi pengajuan pendirian PTN ke pemerintah pusat.
“Kita tidak hanya datang ke Jakarta dengan ide, tetapi harus membawa dokumen lengkap sebagai dasar hukum dan administrasi untuk memperjuangkan pendirian universitas negeri di Papua Barat Daya,” tegasnya.
Kegiatan FGD ini menjadi bagian dari visi besar “Papua Cerdas”, di mana pemerintah bersama akademisi berkomitmen menciptakan akses pendidikan tinggi yang merata dan berkualitas.
“Kita ingin anak-anak Papua Barat Daya tidak lagi harus jauh-jauh kuliah ke luar daerah. Mereka bisa belajar di sini, dengan fasilitas dan kualitas yang sama baiknya,” ujar Kepala Dinas Pendidikan.
Sementara itu, Ketua Tim Pendiri PTN Papua Barat Daya dari Universitas Cenderawasih, Dr. Ferdinand Risamasu menjelaskan bahwa timnya tengah bekerja menyiapkan sejumlah dokumen penting sebagai dasar pengusulan pendirian perguruan tinggi negeri (PTN) di provinsi termuda ini.
Dalam paparannya, Ketua Tim mengatakan bahwa terdapat lima dokumen utama yang sedang disusun, meliputi:
1. Dokumen Studi Kelayakan,
2. Dokumen Organisasi, Tata Kelola, dan Statuta (OJK dan Statuta),
3. Dokumen Usulan Program Studi, serta
4. Dokumen rekomendasi dan
5. Komitmen pemerintah daerah terhadap pendirian PTN.
"Target kami, seluruh dokumen ini rampung paling lambat pertengahan hingga akhir Desember 2025. Setelah itu, hasilnya akan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk diteruskan ke Jakarta pada tahun 2026,” jelasnya.
Ia menambahkan, jika proses administratif dan koordinasi berjalan lancar, maka Papua Barat Daya berpotensi memiliki perguruan tinggi negeri sendiri pada tahun 2027.
Ia juga mengungkapkan bahwa tantangan utama dalam proses pendirian universitas baru bukan pada administrasi, melainkan ketersediaan tenaga dosen tetap yang memenuhi syarat sesuai peraturan.
"Dosen pengampu harus memiliki NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional) atau NIDK (Nomor Induk Dosen Khusus) dan minimal berpendidikan S2 sesuai bidang keahlian. Misalnya, untuk program studi perikanan dan kelautan, harus ada lima dosen tetap dengan kualifikasi khusus di bidang tersebut,” paparnya.
Untuk mengatasi keterbatasan awal, lanjutnya, tenaga pengajar dapat didatangkan dari berbagai perguruan tinggi, seperti Universitas Papua, Universitas Cenderawasih, maupun universitas negeri lainnya di Indonesia.
Dalam perencanaan akademik, tim telah menyiapkan konsep program studi yang relevan dengan karakter dan potensi wilayah di Papua Barat Daya.
Beberapa bidang yang akan menjadi fokus pengembangan antara lain:
1. Konservasi hutan di Kabupaten Tambrauw,
2. Budidaya air laut dan pariwisata di Kabupaten Raja Ampat,
3. Budidaya air tawar, danau, dan sagu di Sorong Selatan,
4. Pertambangan, informatika, dan kesehatan masyarakat di Kota Sorong.
“Kami tidak akan membuka jurusan yang sama dengan perguruan tinggi swasta yang sudah ada. Pendekatannya berbasis analisis kebutuhan agar universitas ini mampu menjawab tantangan pembangunan daerah,” ujar Ketua Tim.
Menurutnya, keberadaan universitas negeri akan membuka kesempatan lebih luas bagi putra-putri Papua Barat Daya untuk menempuh pendidikan tinggi tanpa harus keluar daerah.
Ia juga menyebutkan bahwa pemerintah daerah telah menunjukkan komitmen penuh, termasuk dukungan pembiayaan dan penyediaan lahan. Tersedia sekitar 30 hektar lahan yang dapat digunakan untuk pembangunan kampus di masa mendatang.
“Untuk tahap awal, kegiatan administrasi universitas dapat menggunakan gedung sementara sembari menunggu proses perizinan operasional,” terangnya.
Selain itu, universitas baru ini akan memiliki pola ilmiah pokok atau core scientific pattern yang menjadi ciri khasnya, seperti bidang perikanan, pertanian, pertambangan, lingkungan, dan pariwisata.
“Ciri khas ini akan menjadi dasar kebijakan akademik dan budaya universitas. Harapannya, ke depan universitas ini mampu bersaing, bukan hanya di tingkat nasional, tetapi juga di dunia internasional,” tutup Ketua Tim.
