MataPapua,Sorong – Dukungan untuk Majelis Rakyat Papua terus mengalir dari berbagai kalangan sikapi fenomena politik yang saat ini terjadi menyangkut permasalahan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya Orang Asli Papua atau bukan OAP.
Salah satu aktivis dan juga praktisi hukum, Fernando Ginuni ketika memberikan pernyataan pers kepada sejumlah awak media menilai upaya melemahkan MRP sebagai lembaga representasi kultur adalah hal yang mencederai harga diri dan martabat Orang Asli Papua.
Menurut Nando, keputusan Majelis Rakyat Papua dalam menentukan keaslian Orang Asli Papua adalah Mutlak dan tidak ada satupun lembaga yang bisa mengintervensi.
“Jangan main-main ancam MRP dengan bilang bahwa hati-hati MRP ataupun mau bilang bahwa nanti MRP mau di pidana. MRP itu harga diri orang Papua, martabat orang Papua dan juga akan bersama-sama meski dalam penjara sekalipun. Ingat Majelis Rakyat Papua adalah perwakilan dari tiap-tiap suku,” tegas Fernando Ginuni.
Dirinya menambahkan Orang Asli Papua akan terus berdiri bersama dengan MRP Provinsi Papua Barat Daya, karena kehadiran MRP di Provinsi Papua Barat Daya sangat dirindukan oleh masyarakat Asli Papua.
“MRP Papua Barat Daya tidak perlu ragu untuk membuat keputusan sesuai kewenangan. Orang Asli Papua siap berdiri bersama mempertahankan harga diri dan martabat Orang Asli Papua,” pungkasnya.
Menurutnya sesuai dengan kewenangan dalam Undang Undang Otsus, MRPBD berhak untuk memberikan pertimbangan dan persetujuan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Barat Daya, karena dalam UU Otsus menyatakan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Orang Asli Papua (OAP).
“Majelis Rakyat Papua itu adalah representatif orang Papua, benteng terakhir bagi kami orang Papua,” ucapnya.
Dikesempatan tersebut dirinya juga mempertanyakan sikap Ketua LMA Malamoi Silas ongge Kalami yang memberikan rekomendasi pengakuan adat kepada salah satu bakal calon gubernur Papua Barat Daya.
*Ini adalah langkah yang keliru. Apakah sudah tidak ada putra-putri terbaik dari generasi suku moi bisa menjadi pemimpin di negeri sendiri sehingga harus memberikannya kepada orang lain. Patut di garis bawahi jika memang yang bersangkutan adalah Orang Asli Papua, kenapa harus minta dukungan,” Sesal Nando.
