MataPapua,Sorong - Menjamurnya judi Togel di Papua Barat Daya, mendapat sorotan dari berbagai Tokoh yang ada di daerah ini.
Ketua DPD Lembaga Investigasi Negara (LIN) Papua Barat Daya, Andrew Warmasen menyayangkan bandar judi togel yang kembali beraksi meski sempat terhenti beberapa waktu lalu.
Andrew Warmasen mengatakan, segala bentuk perjudian tentunya telah dilarang oleh pemerintah karena merupakan tindak pidana.
"Ini jelas telah melanggar Pasal 303 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana perjudian, di mana orang yang melakukan perjudian tanpa izin diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp25 juta," terang Warmasen.
Ia memaparkan, kehadiran Kepolisian Daerah (Polda) di provinsi termuda di republik ini, tentunya membawa angin segar dan harapan besar masyarakat untuk penindakan kasus-kasus yang salah satunya menjadi atensi Presiden Probowo yaitu pemberantasan Judi Online (Judol) secara menyeluruh.
"Kalau berbicara mengenai konteks Polda Papua Barat Daya, setiap daerah punya kepalanya, menjamurnya lapak judi togel di Kabupaten Sorong di situ ada pak Kapolres. Sementara maraknya lapak judi togel di Kota Sorong, ada Kapolresta untuk menertibkannya, saya harap Kapolda bijak melihat hal ini dan segera melakukan penindakan," tegas Andrew Warmasen, Senin (6/10/2025).
Namun kata Warmasen, jika pihak Aparat Penegak Hukum (APH) mengambil tindakan penertiban, hendaknya yang disasar adalah bandar-bandar judi togel bukannya para 'peluncur'.
"Yang ada di lapak-lapak togel kan hanya orang kerja dan mencari buat makan. Biasanya ini yang ditangkap oleh polisi namun kemudian dilepas lagi. Ada juga yang diproses tapi itu hanya sebagian kecil. Seharusnya bandarnya yang ditangkap," ujar Ketua LIN Papua Barat Daya.
Dirinya menduga, kembali menjamurnya lapak-lapak togel di berbagai sudut di Provinsi Papua Barat Daya tidak terlepas dari 'Komunikasi' antara Bandar judi togel dan APH sehingga judi togel melenggang mulus seolah-olah mendapat restu.
"Dari kasat mata sudah jelas, lapak judi togel yang hanya ratusan meter dari Kantor Kepolisian seperti tidak tersentuh oleh APH. Ada apa dan kemana mata dan telinga aparat Penegak Hukum?," tutup Andrew Warmasen.
