Krisis Kebijakan Dan Kesejahteraan,SMAN I Fef Butuh Perhatian Pemerintah Daerah.

IMG 20210227 WA0008 1

IMG 20210227 WA0008 1

Matapapua – Tambrauw : SMAN I ( Satu) Fef, Kabupaten Tambrauw yang dibangun sejak Tahun 2014 mengalami krisis kebijakan hak guru dan krisis kesejahteraan guru, betapa tidak,satu-satunya Sekolah Menengah Atas yang berada di Ibu Kota Kabupaten Tambrauw yang memiliki 30 siswa dan 11 tenaga pendidik yang terdiri dari 6 guru PNS dan 5 guru honorer ini tidak mendapatkan perhatian dari Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat. Hal ini dibenarkan Kepala Sekolah SMAN I Fef, Severius Sani Basa, S.pd.

Menurutnya, semenjak berdirinya sekolah ini hingga perekrutan para guru aktivitas belajar mengajar berjalan lancar, namun seiring berjalannya waktu kinerja guru semakin menurun, sehingga pihaknya mengalami kesulitan menangani proses belajar mengajar di sekolah karena beberapa guru tidak menjalankan tugas dengan baik. Hal ini disebabkan karena hak-hak guru tidak diperhatikan bahkan tunjangan guru sering mengalami keterlamabtan.

“Jadi kami meminta kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dalam hal ini Dinas Pendidikan agar bisa memperhatikan hak-hak guru, apalagi daerah tempat tugas kami ini di daerah terpencil, transportasi , sembako dan biaya makan dan lain-lain semua serba mahal jadi kalu hak guru sering terlambat pastinya akan berpengaruh terhadap kesejahteraan guru,” Ungkap Severius di Fef, Rabu,(23/02).

Severius mengatakan, dari Tahun 2020 hingga saat ini banyak hak-hak guru belum di bayarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat, seperti non sertifikasi dalam 3 bulan ini belum dibayarkan kemudian tunjangan khusus guru dari tahun 2020 belum juga dibayarkan, hal ini yang menjadi persoalan bagi kesejahteraan guru.

” Bukan itu saja masih banyak hak-hak mereka yang belum dibayarkan sampe sekarang, ada juga guru honorer 9 bulan haknya belum dibayar, itulah alasan mereka ketika kami meminta mereka untuk menjalankan tugas,”

Severius juga menambahkan, Pemerintah Tambrauw dalam hal ini Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga agar bisa memberi kebijakan untuk kebutuhan sekolah seperti bantuan sosial dan operasional karena menurutnya anak-anak yang di didik adalah putra-putri asli Tambrauw.

Terkait dengan hal itu dirinya berharap kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Tambrauw agar memperhatikan kesejahteraan guru, sehingga proses belajar mengajar bisa berjalan dengan baik, karena dalam hal ini selain pihaknya mengalami krisis kesejahteraan tapi juga mengalami krisis kebijakan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Leave a comment
scroll to top