Merauke, Matapapua.com – Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan menggelar rapat koordinasi pengelolaan hibah guna mendorong pelaporan dan administrasi penggunaan anggaran Pilkada 2024 oleh KPU di tingkat Kabupaten wajar tanpa pengecualian atau WTP.
Anggota KPU Papua Selatan Devisi Pencatatan Data dan Informasi, Daniel Ndiween mewakili ketua saat membuka rapat koordinasi di Merauke, Rabu (12/6) malam mengatakan bahwa rapat koordinasi hibah ini bertujuan demi tertibnya pelaporan dan administrasi keuangan Pilkada 2024 pada tingkat KPU Kabupaten di Propinsi Papua Selatan.
Selain itu, kata dia, kegiatan ini juga untuk mewujudkan laporan keuangan pemerintah daerah mendapatkan penilaian WTP sebab KPU Kabupaten mendapatkan dana hibah Pilkada dari pemerintah daerah.
Karena itu, dia mengharapkan kepada peserta rekor baik komisioner dan sekretariat KPU empat kabupaten di Provinsi Papua Selatan agar mengikuti materi-materi yang disampaikan narasumber dalam rekor secara baik sehingga dalam pelaporan keuangan Pilkada 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Daniel menyampaikan bahwa komisioner KPU sebagai pengambil kebijakan tetapi untuk pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan Pilkada ada pada sekretariatan sehingga segala sesuatu harus di komunikasikan dan diputuskan secara bersamaan antara komisioner dan sekretariatan.
Dikatakan bahwa dana hibah Pilkada pada empat kabupaten di Propinsi Papua Selatan sangat besar sehingga dalam rekor ini jika ada hal-hal yang kurang jelas dapat ditanyakan kepada narasumber Inspektur agar tidak terjadi kesalahan administrasi pengelolaan keuangan hibah Pilkada.
“Kami mengharapkan pula agar pengelolaan administrasi keuangan hibah Pikada 2024 berjalan dengan baik sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku sebab jika terjadi penyimpangan akan berdampak besar bagi kinerja KPU hingga tingkat nasional terutama dalam mewujudkan WTP,” tambah Daniel
Discussion about this post