MATAPAPUA, Sorong – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menggelar rapat koordinasi (rakor) untuk meningkatkan konektivitas internet di Papua Barat Daya, Selasa (19/8/2025) di Kota Sorong. Rakor ini bertujuan memetakan wilayah blankspot, merumuskan strategi percepatan pembangunan infrastruktur, serta mengikat komitmen lintas pihak dalam membangun ekosistem digital yang inklusif dan aman.
Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika Kemenko Polkam, Marsma TNI Agus Pandu Purnama, menyampaikan bahwa pemerataan akses internet menjadi kebutuhan mendesak bagi Papua Barat Daya sebagai provinsi baru dan wilayah strategis di ujung timur Indonesia. “Papua Barat Daya bukan hanya wilayah administrasi baru, tetapi juga garda depan Republik Indonesia. Tantangan yang dihadapi adalah akses internet belum merata, infrastruktur TIK terbatas, serta kesenjangan literasi digital,” ujarnya.
Agus menegaskan, Kemenko Polkam memiliki mandat memastikan pembangunan infrastruktur digital sejalan dengan kedaulatan dan keamanan nasional. Ia menekankan tiga sasaran utama rakor, yakni pemetaan wilayah prioritas, perumusan kebijakan pembangunan infrastruktur internet yang terukur, dan penguatan kolaborasi pemerintah pusat, daerah, industri, serta asosiasi.
“Kita semua menyadari bahwa membangun konektivitas internet di Papua Barat Daya bukan pekerjaan mudah karena jarak dan medan yang berat. Namun, senjata kita kini adalah teknologi, inovasi, dan kolaborasi lintas sektor,” kata Agus.
Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, mendukung penuh langkah ini dan menegaskan komitmen daerah dalam memperluas jaringan internet hingga ke kampung-kampung terpencil. “Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya siap berkolaborasi dengan pemerintah pusat,” ucapnya.
Rakor di Sorong ini dihadiri berbagai pihak, termasuk Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), perusahaan telekomunikasi, serta jajaran pemerintah daerah dari tingkat provinsi hingga kabupaten.
