MataPapua, SORONG - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua Barat Barat Daya dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat terkait perkembangan pembangunan di Daerah Otonomi Baru (DOB).
Kunjungan tersebut berlangsung di Hotel Aston, Kota Sorong, Papua Barat Daya pada Jumat, (4/7/2025). Kegiatan ini dihadiri Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu serta Wakil Gubernur Ahmad Nausrauw, dan Sejumlah Pimpinan OPD, Unsur Forkopimda, Anggota DPR.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, peran DPR RI dalam memastikan implementasi kebijakan dan infrastruktur berjalan optimal sangatlah krusial dalam menjaga jalannya pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Salah satu tanggung jawab dan tantangan besar DPR RI kini adalah sengketa tapal batas di wilayah Provinsi Papua Barat Daya baik di kabupaten maupun kota dan juga sengketa tapal batas antar provinsi.
"Hal ini menjadi atensi untuk kita, jangan sampai kejadian di Aceh dan Sumatra Utara itu terulang kembali di Papua Barat Daya," ujar Ketua Komisi II usai melaksanakan rapat tertutup bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
Rifkinizamy menegaskan, tanggal 8 Juni 2025, pihaknya akan memanggil Menteri Dalam Negeri untuk membahas persoalan tapal batas ini.
"Jadi nanti taggal 8 Juli 2025 akan datang, kami akan memanggil saudara Menteri Dalam Negeri untuk mendengarkan formula kebijakan penyelesain persoalan tersebut," terangnya.
Selain sengketa tapal batas, ia juga menyoroti percepatan pembangunan kantor pemerintahan provinsi Papua Barat Daya, yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui alokasi APBN
Pihaknya juga telah menyiapkan langkah legislasi untuk mengakomodasi persoalan daerah dalam RUU tentang Otonomi Khusus Baru dan Perubahan Tata Kelola Wilayah.
Ketua Komisi II juga menyebutkan bahwa, pihaknya telah menyusun anggaran khusus DOB untuk wilayah Papua, yang kini telah dinaikan dan akan kembali ditingkatkan.
“Tahun 2023-2024 dari Rp400 miliar menjadi Rp1,2 triliun di tahun 2025, bahkan anggaran ini bisa mencapai Rp3,5 triliun di tahun-tahun mendatang," tutupnya.
