Matapapua – Raja Ampat : Penanda tanganan nota kesepahaman Kementerian Pariwisata tentang prioritas dan super prioritas pariwisata nasional dan kawasan Ibu Kota Negara Baru melibatkan 48 daerah dari beberapa provinsi di Indonesia, untuk wilayah Papua dan Papua Barat diwakili oleh Kabupaten Raja Ampat.
Bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati mengatakan kesiapan Kabupaten Raja Ampat sebagai daerah yang ditetapkan sebagai kawasan prioritas tujuan wisata, pilihan pemerintah pusat ini tidak sekedar memilih namun pastinya ada pertimbangan khusus, dan pemerintah Kabupaten Raja siap mendukung program smart city, dan kesiapan ini kata Umlati harus menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Raja Ampat yang memiliki gugusan pulau-pulau.
” Pilihan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia bukan sekedar memilih, namun ada pertimbangan yang telah dikaji, kami menyampaikan terimakasih atas dukungan dengan hadirnya program smart city ini, dan pastinya tidak hanya dikawasan Indonesia barat melainkan juga kita di Indonesia timur, dan kita harapkan smart city ini dapat menjangkau hingga pulau-pulau” ujar Bupati Abdul Faris Umlati, di Vega Hotel Kota Sorong.
Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Johny G. Plate melalui komunikasi virtual mengatakan kegiatan ini merupakan titik tolak penting bagi perluasan inisiasi kota cerdas, dilakukan secara khusus di 48 daerah diseluruh Indonesia, sejak tahun 2017 Kementerian kominfo bersama dengan Kementerian lembaga terkait lainnya telah mengambil inisiatif, gerakan menuju smart city di 100 kabupaten dan kota, inisiasi ini dilanjutkan dengan memperluas pendampingan pengembangan kota cerdas di kawasan pariwisata prioritas nasional dan kawasan ibu kota negara baru yang perlu dipastikan dan disukseskan bersama-sama.
Lebih jauh kata Menteri Johny G. Plate, pembangunan kota pintar pada kawasan wisata prioritas disesuaikan enam pilar, yakni smart environment, smart economy, smart branding, smart government, smart society dan smart living.
” enam pilar dimaksud yakni Smart environtment, yaitu menyiapkan kawasan wisata prioritas menjadi kawasan yang bersih, bebas sampah, dan tertib, tanpa meninggalkan unsur tradisionalnya; Smart economy yakni memastikan implementasi TIK dalam proses transaksi (cashless) berlangsung di kawasan wisata prioritas dan pemerintah daerah sekitarnya; Smart branding, yakni membantu pemerintah daerah pada kawasan wisata prioritas dalam meningkatkan kunjungan wisata” terang Johny G. Plate.
” Smart government, yakni emastikan pemerintah daerah pada kawasan wisata prioritas menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara berkualitas dalam upaya pelayanan publik yang baik; Smart society, yaitu emastikan masyarakat tujuan wisata prioritas dan kawasan sekitarnya memiliki kapasitas unggul dan mampu menjadi tuan rumah yang baik; dan Smart living, yaitu mendorong situasi kawasan wisata prioritas yang kondusif dan nyaman bagi masyarakat dan wisatawan, melalui penyediaan transportasi, logistik yang tentram, aman, dan ramah” lanjut Menteri Komunikasi dan Informatika, Johny G. Plate, Kamis (20/5).
Program smart city yang dinahkodai Kementerian Komunikasi dan Informatika ini juga mendapatkan dukungan dari lintas kementerian, sehingga dukungan ini akan semakin menguatkan daya tarik kunjungan wisatawan pasca pandemi COVID-19, sehingga dapat kembali meningkatkan perekonomian masyarakat.
Discussion about this post