MataPapua, Kota Sorong - Kapolda Papua Barat Daya, Brigjen Pol Gatot Haribowo SIK, MAP menegaskan komitmen kuat Polda Papua Barat Daya untuk meningkatkan kualitas penanganan kasus korupsi di seluruh wilayah hukumnya. Salah satu perkara yang menjadi perhatian adalah dugaan korupsi pengadaan pakaian dinas anggota DPR Papua (DPRP) yang saat ini ditangani Polresta Sorong Kota.
"Termasuk kasus pengadaan pakaian dinas DPRP. Kami terus memonitor. Tindak lanjutnya bukan hanya dari Polda, tetapi juga dari KPK yang hari ini hadir untuk memastikan proses berjalan sesuai ketentuan," tegas Kapolda usai memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra Dofior 2025 di Mako Polda Papua Barat Daya, Senin (17/11/2025).
Kapolda menyampaikan bahwa Polda Papua Barat Daya yang baru memasuki usia lebih dari satu tahun terus memperbaiki diri, terutama dalam hal kapasitas organisasi dan peningkatan pelayanan publik. Dengan fasilitas baru yang semakin memadai serta rencana penambahan personel, ia menilai saat ini momentum tepat untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi.
"Kami akui penanganan korupsi belum maksimal. Tapi mulai tahun depan kami akan bekerja semaksimal mungkin untuk memberikan hasil terbaik," ujarnya.
Sebagai bagian dari strategi penguatan tersebut, Kapolda telah menginstruksikan Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) untuk meningkatkan kemampuan penanganan tindak pidana pada 2026. Fasilitas pemeriksaan yang kini jauh lebih representatif diyakini dapat menunjang peningkatan kualitas penyidikan.
Tak hanya fokus di tingkat Polda, Kapolda memastikan jajaran Polres di kabupaten/kota juga akan mendapat arahan teknis khusus untuk memastikan pola penanganan perkara berjalan seragam, profesional, dan akuntabel.
"Teman-teman di Polres akan kami berikan petunjuk khusus agar penanganan kasus lebih baik dan memenuhi standar pemeriksaan," tambahnya.
Terkait perkara korupsi seragam dinas DPRP, Kapolda menegaskan bahwa proses supervisi berjalan secara berlapis. Selain pengawasan internal oleh Polda, KPK kini ikut terlibat memonitor perkembangan kasus tersebut, memastikan setiap langkah penanganan dilakukan sesuai prosedur.
Kehadiran KPK, lanjut Kapolda, merupakan bentuk penguatan integritas bersama dalam upaya memberantas korupsi di Papua Barat Daya. Ia menegaskan komitmennya menghadirkan proses hukum yang transparan dan dapat dipercaya publik.
"Kami ingin memastikan setiap kasus, terutama korupsi yang merugikan masyarakat, ditangani serius dan profesional. Ini bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik," tutupnya.
