MataPapua, Kota Sorong - Anggota Komite III DPD RI, H. Hartono, menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Papua Barat Daya agar berjalan efektif dan tepat sasaran.
Hal itu disampaikan saat melakukan reses dan kunjungan kerja ke Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya pada Selasa (7/10/2025), dalam rangka membahas pengawasan dan monitoring program unggulan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Kunjungan tersebut disambut oleh Petrus Meokbun, Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Papua Barat Daya, yang mewakili Kepala Dinas karena sedang menjalankan tugas luar daerah.
“Hari ini kami reses terkait Undang-Undang Kesehatan, terutama yang menyangkut pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis. Kami bersilaturahmi ke Dinas Kesehatan Papua Barat Daya untuk berdiskusi soal pengawasan dan monitoring yang mereka lakukan,” ujar Hartono.
Anggota DPD RI, H. Hartono.
Hartono menjelaskan, dalam waktu dekat pihaknya akan turun langsung ke lapangan untuk meninjau pelaksanaan program, mulai dari Sekolah Penerima (STPG), dapur penyedia makanan, hingga penerima manfaat. Langkah ini dilakukan agar program MBG berjalan efektif, tepat sasaran, dan tanpa kendala.
“Kami ingin memastikan pelaksanaannya benar-benar efektif, tidak ada kendala, dan zero insiden di Sorong. Semoga program ini dapat membentuk generasi muda yang sehat dan kuat seperti yang diharapkan pemerintah,” tambahnya.
Selain membahas MBG, Hartono juga menyoroti program peningkatan gizi untuk balita yang telah dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Ia menyebut, upaya tersebut perlu mendapat dukungan dari Kementerian Kesehatan agar intervensi gizi dapat menjangkau seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil.
Anggota DPD RI, H. Hartono saat melakukan reses dan kunjungan kerja ke Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya, Selasa (7/10/2025).
“Kita akan mendorong Kementerian Kesehatan melalui pemerintah pusat agar memberikan bantuan tambahan, khususnya untuk peningkatan konsumsi gizi bagi balita. Harapannya, tidak ada lagi kasus stunting atau kekurangan gizi di Papua Barat Daya,” ungkapnya.
Hartono juga menyampaikan bahwa Dinas Kesehatan Papua Barat Daya telah menjadi bagian dari Satgas MBG, namun masih perlu dilibatkan lebih aktif dalam proses monitoring dan pengawasan di lapangan.
"Kunjungan ini menjadi bagian dari komitmen DPD RI untuk memastikan program nasional berjalan sesuai standar operasional serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam membangun generasi sehat dan bebas stunting di Tanah Papua," tutupnya.
