MataPapua,Sorong - Setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai Hari lahirnya Pancasila, dimana tahun 2025 ini genap 80 tahun peristiwa bersejarah tersebut terukir.
Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Provinsi Papua Barat Daya dalam siaran pers yang dibagikan, Senin (2/6/2025) menyebutkan, tokoh - tokoh pendiri negara melakukan sidang pertama yang digelar oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dari tanggal 29 Mei hingga 1 Juni di Gedung Pancasila.
Pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno dihadapan peserta Sidang BPUPKI menyampaikan ide dan gagasan tentang dasar negara yang disebut Pancasila.
Ide dan gagasan Bung Karno tersebut langsung disikapi BPUPKI dengan membentuk Panitia Sembilan yang beranggotakan Soekarno, Mohammad Hatta, Mohammad Yamin, Agus Salim, Wahid Hasjim, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Muzakir, Mr. AA Maramis, dan Achmad Soebardjo untuk menyempurnakan rumusan Pancasila.
Pada tanggal 18 Agustus ,sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan RI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menetapkan Pancasila sebagai dasar negara.
Sejak saat itu, Pancasila menjadi roh dan semangat mengisi Kemerdekaan Republik Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah dan seluruh rakyat dari Sabang sampai Merauke, dan dari Rote sampai Miangas.
Pancasila mampu menyatukan keberagaman suku, agama, ras, dan golongan di Indonesia. Dan Nilai-nilai Pancasila mengajarkan tentang pentingnya toleransi, gotong royong, keadilan sosial, dan kebebasan beragama.
Pada tanggal 17 November 2022, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR - RI) mensahkan lahirnya, Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) atas nama Presiden RI Joko Widodo lalu meresmikan Papua Barat Daya menjadi provinsi baru di Indonesia pada tanggal 9 Desember 2022 di Jakarta dan menunjuk Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Dr. Muhammad Musa'ad
Kemudian pada tanggal 6 Februari 2025, KPU Papua Barat Daya menetapkan Pasangan Elisa Kambu dan Ahmad Nausrau sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya periode 2025-2030.
Pada tanggal 20 Februari 2025, Presiden Republik Indonesia, H. Prabowo Subianto resmi melantik Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, Elisa Kambu dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur pertama di Provinsi Papua Barat Daya.
Pada tanggal 6 Maret 2025, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya resmi berkantor di Kantor Sementara Gubernur Papua Barat Daya setelah dilakukan Serah Terima jabatan dari Penjabat Gubernur Papua Barat Daya.
Hingga hari ini, tinggal 5 hari lagi tiga bulan sudah, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya, H. Ahmad Nausrau menjalankan roda pemerintahan di provinsi ke 38 di Indonesia ini.
Wiryawan Wisnubrata sebagai Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Provinsi Papua Barat Daya menyebut bahwa Pemuda Muhammadiyah menyadari bahwa Gubernur Papua Barat Daya dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya belum sepenuhnya, bisa mengimplementasikan visi dan misi dalam pemerintahan yang dipimpinnya.
Hal ini dikarenakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sementara masih dalam penyusunan dan belum dibahas dan ditetapkan sebagai Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Daya bersama dengan DPR Provinsi Papua Barat Daya.
Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Papua Barat Daya turut memahami pula bahwa Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau masih lebih banyak menjalankan progres APBD yang telah ditetapkan oleh Penjabat Gubernur Papua Barat Daya.
"Meski dalam situasional yang demikian, Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Provinsi Papua Barat Daya mencermati dan menyimak bahwa kematangan menjadi seorang birokrat benar - benar ditunjukkan oleh Elisa Kambu sebagai nahkoda yang mulai membawa kapal besar bernama Papua Barat Daya berlayar untuk menuju impian menjadi Provinsi termaju dan terdepan di Tanah Papua, " ujar pria yang akrab disapa dengan panggilan Wisnu.
Gubernur Elisa Kambu sesuai pengamatan yang Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah lihat dan cermati benar - benar menerapkan prinsip kehati - hatian dan tetap tenang dalam tiga bulan ini.
Gubernur Papua Barat Daya dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya terus melakukan konsolidasi kedalam tubuh birokrasi Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota yang ada dalam wilayah kerja Provinsi Papua Barat Daya.
"Pencanangan pendidikan gratis yang dilakukan oleh Pemerintah di 5 Kabupaten dan Pemerintah Kota menjadi gambar nyata koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Kota sudah mulai terkoordinasi dengan baik, " tutur Wisnu.
Disisi lain Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Papua Barat Daya menyadari pula Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 turut menjadi tantangan yang harus bisa dihadapi oleh Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau di awal kepemimpinannya.
Dalam momentum Hari Lahirnya Pancasila ini Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Provinsi Papua Barat Daya memandang perlu memberi sumbangsih pokok pikiran sebagai wujud mendukung langkah strategis yang dilakukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya.
Ada 5 Pokok pikiran Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Papua Barat Daya untuk merefleksikan Pancasila untuk memajukan Provinsi Papua Barat Daya menjadi provinsi termaju dan terdepan yaitu :
Pokok pikiran pertama, Rampungkan Segera Dokumen RPJMD Papua Barat Daya periode 2025 - 2030," tulis Wisnu.
Pokok Pikiran Kedua, Terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Provinsi Papua Barat sebagai Provinsi induk dan Pemerintah Pusat untuk memaksimalkan proporsi anggaran daerah baik pendapatan daerah, belanja langsung maupun belanja tidak langsung.
Pokok Pikiran Ketiga, Terus lakukan koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Kota
Pokok Pikiran Keempat, terus budayakan semangat Gotong Royong dengan metode partisipatif dengan berdialog dan berdiskusi bersama element organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, organisasi perempuan, dan masyarakat adat harus selalu digalakkan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
Pokok Pikiran Kelima, Terus mendekatkan diri dengan akar rumput, sehingga tidak ada jarak antara rakyat dan pemerintah.
Demikian siaran pers ini, tambah dia, Pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Papua Barat Daya buat sebagai sumbangsih pikiran untuk terus merefleksikan Hari Lahir Pancasila dalam semangat membangun yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
