Merauke, Matapapua.com - Fraksi Nasdem Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Selatan nyatakan sikap mengawal aspirasi pencari kerja orang asli Papua yang disampaikan kepada DPR dalam aksi demo tentang hasil seleksi CPNS Tahun 2024 pada Rabu (18/6).
Fraksi Nasdem menilai aksi demo damai para pencari kerja orang asli Papua adalah hal yang wajar serta penyampaian aspirasi tersebut sudah sesuai saluran demokrasi.
Wakil Ketua I DPR Papua Selatan dari Nasdem, Ir. Fadli Burhan mengatakan bahwa dalam naskah sumpah dan janji anggota DPR tertulis siap memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Karena itu, dia menghimbau kepada seluruh anggota DPR Papua Selatan dari Fraksi Nasdem untuk bagaimana caranya dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat pencaker orang asli Papua tersebut.
"Kita harus duduk bersama menggali regulasi apa yang bisa digunakan untuk memperjuangkan aspirasi orang asli Papua tersebut agar apa yang diharapkan tentang hak kesulungan tercapai," ujar Fadli.
Fraksi Partai Nasdem juga menghimbau kepada pemerintah daerah dalam hal ini OPD terkait agar segera membentuk tim yang melibatkan pencaker, DPR dan MRP untuk sama-sama mencari solusi atas masalah seleksi CPNS yang menjadi tuntutan para pencaker.
Sementara itu, Ketua Fraksi Nasdem DPR Papua Selatan, Simon Salle yang memberikan keterangan terpisah, mengatakan bahwa seharusnya para anggota dewan perwakilan rakyat Papua Selatan menyadari bahwa kami ada karena masyarakat dan kami hadir untuk menerima dan meperjuangankan aspirasui masyarakat.
Fraksi Nasdem minta agar terkait dengan tuntutan hasil seleksi CPNS tahun 2024 yang mana menyisahkan permasalahan harus disikapi serius oleh Gubernur Papua Selatan.
"Saya berpendapat bahwa Provinsi Papua selatan yang adalah daerah otonomi baru memang harus mendapat perhatian khusus dalam hal rekruitmen PNS, yang memberikan porsi lebih atau kuota lebih kepada OAP," ungkapnya
Dalam menentukan persyaratan agar tidak terkesan mempesulit pelamar, contohnya terkait ambang batas nilai kelulusan atau Pasing Grade. Gubernur berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dalam hal dukungan mendapat kuota khusus, karena menjadi kebutuhan PNS di Daerah Otonomi Baru di Tanah Papua yang memiliki Otonomi Khusus.
Perlu kami contohkan pula bahwa di daerah ini pernah terjadi persoalan kepegawaian dan bahkan ketika itu merugikan banyak orang yang mengikuti tes CPNS, namun oleh Bupati Merauke ketika itu Romanus Mbaraka mampu menyelesaikan masalah tersebut.
"Karena adanya komunikasi dan koordinasi yang baik bersama Menteri PAN-RB dan Menteri Dalam Negeri, dan Bupati Romanus ketika itu mampu meyakinkan Pemerintah Pusat bahwa apa yang beliau usulkan adalah solusi terbaik untuk masyarakat OAP dan kemajuan daerah," tambah dia.
