Dikukuhkan Ketua KONI Pusat, KONI Papua Barat Daya jadi Anggota KONI ke 35

IMG 20230307 235507

IMG 20230307 235507

Matapapua, Sorong: Jajaran pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) provinsi Papua Barat Daya (PBD) masa bakti 2023-2024 resmi dilantik dan dikukuhkan oleh Ketua Umum KONI Pusat, Letjen TNI Purn Marciano Norman. Pelantikan dan pengukuhan berlangsung di Raja Ampat room hotel Aston kota Sorong, Selasa (7/3/2023).

Marciano Norman, mengatakan provinsi Papua Barat Daya memiliki potensi atlit-atlit yang berprestasi, oleh sebab itu Papua Barat Daya sebagai provinsi termuda di tanah air, harus mampu menjawab tantangan tersebut.

Ia pun berharap, provinsi Papua Barat Daya harus mencetak prestasi prestasi yang handal, meski tercatat sebagai daerah termuda di tanah air.

Terkait hal itu, dirinya mengisahkan bahwa Presiden Joko Widodo menghendaki 34 provinsi termasuk 4 Daerah Otonom Baru (DOB) harus turut serta dalam Pekan Olahraga Nasional ke XXI di Aceh dan Sumatera Utara pada tahun 2024 mendatang.

“Waktu saya bersama menteri Pemuda dan Olah Raga bertemu langsung dengan bapak Presiden Joko Widodo, di situ terus saya coba bertanya kepada bapa presiden. Bapak presiden apakah PON ke XXI ini akan diikuti oleh 34 atau 38 provinsi, beliau langsung menyatakan, saya mau 38 provinsi ikut PON ke XXI, saya menginginkan 38 termasuk provinsi Papua Barat Daya,” ujar Marciano Norman.

Ia juga menyebutkan, pelantikan dan pengukuhan kepengurusan KONI Papua Barat Daya adalah pelantikan pengurus KONI yang ke 35 di seluruh tanah air.

“Lewat arahan bapak presiden dan pada malam hari ini, adalah satu acara yang bersejarah, dimana KONI Papua Barat Daya dilantik dan dikukuhkan sebagai provinsi anggota KONI pusat yang ke 35 dari 38 provinsi yang ada,” jelasnya.

Ketua umum KONI Papua Barat Daya, Muhammad Musa’ad, mengatakan usai dilantik dan dikukuhkan, ada tiga hal penting yang harus dilakukan oleh pengurus KONI Papua Barat Daya.

Menurutnya hal yang pertama adalah proses pembibitan terhadap atlit, selanjutnya dilakukan pembinaan terhadap para atlit dan yang terakhir adalah terkait sarana dan prasarana.

“Pertama yang harus kami lakukan usai dilantik, karena belajar dari pengalaman, adalah bagaimana kita melakukan pembibitan atlit, jadi proses pembibitan itu dimulai dari usia SD sampai SMP supaya bisa mencetak atlit-atlit yang berprestasi, selain pembibitan harus ada pembinaan terhadap atlit-atlit tersebut, namun tidak sampai disitu saja, pemerintah harus menyiapkan sarana dan prasarana yang layak,” Muhammad Musa’ad yang adalah Pj gubernur Papua Barat Daya itu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Leave a comment
scroll to top