Merauke, Matapapua.com - Kebutuhan dana untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang atau PSU Pilkada serentak 27 November 2024 di Kabupaten Boven Digoel pasca putusan Mahkamah Konstitusi sekitar Rp51 Miliar.
Demikian laporan Sekda Boven Digoel, Pilemom Tabuni pada rapat koordinasi tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi yang digelar pemerintah provinsi Papua Selatan di Merauke, Rabu (5/3).
Sekda Boven Digoel Pilemom Tabuni melaporkan dalam forum bahwa pihaknya telah menerima pengajuan anggaran guna pelaksanaan PSU baik dari KPU, Bawaslu, Polres, dan juga Kodim setempat untuk pengamanan.
Ia menjelaskan bahwa alokasi anggaran untuk Pilkada serentak 27 November 2024 bagi KPU setempat senilai Rp60,7 miliar. Sedangkan untuk pelaksanaan PSU, KPU mengajukan kebutuhan anggaran sekitar Rp27 miliar.
Dikatakan bahwa kepolisian atau Polres setempat pada Pilkada serentak November 2024 lalu mendapatkan alokasi dana sebesar Rp7,5 miliar sedangkan untuk PSU tahun ini mengajukan sekitar Rp3,5 miliar untuk pengamanan.
Begitu pula dengan Kodim Boven Digoel yang pada pelaksanaan Pilkada serentak 27 November 2024 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp3,2 miliar sedangkan untuk PSU tahun ini mengajukan sekitar Rp3 miliar untuk pengamanan.
"Sedangkan untuk Bawaslu Kabupaten Boven Digoel pada Pilkada tahun lalu mendapatkan alokasi anggaran Pilkada sebesar Rp14 Miliar namun naik tahun ini untuk pelaksanaan PSU mereka mengajukan sekitar Rp18 Miliar," ujar Sekda kepada forum rapat koordinasi PSU.
Sekda lebih lanjut menyampaikan bahwa total anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan PSU Pilkada Kabupaten Boven Digoel sekitar Rp51 miliar baik untuk kebutuhan KPU, Polres, Kodim, dan juga untuk kebutuhan Bawaslu.
Disampaikan bahwa kondisi APBD Kabupaten Boven Digoel tahun ini mengalami defisit sehingga hanya menyanggupi sekitar Rp10 miliar dari total kebutuhan untuk pelaksanaan PSU.
"Saya dan tim anggaran sudah duduk menghitung dan membahas kira-kira dari pos mana yang akan digeser untuk pembiayaan PSU. Namun kita hanya menyanggupi sekitar Rp10 miliar sehingga kami berharap juga dukungan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi Papua Selatan," tambah dia.
