MataPapua, SORONG – Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua Barat komitmen mencapai kemandirian pangan lokal di Papua Barat dan Papua Barat Daya melaui “Torang Locavore”. Kegiatan yang berlangsung di Aimas Hotel And Convention Centre (AHCC) Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya pada Jumat (25/10/2024), merupakan akhir dari Progran Gerakan Pengendalian Inflansi Pusat (TPIP).
Kepala Kantor Perwakilan BI Papua Barat Setian mengatakan bahwa, kegiatan Torang Locavore ini merupakan wujud sinergitas antara pemerintah daerah, BI, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Bulog, pelaku usaha, petan, nelayan serta masyarakat guna mencapai kemandirian pangan lokal.
“Sebenarnya ada 9 Program GNPIP yang dirumuskan TPIP yang dilaksanakan di Papua Barat dan Papua Barat daya, yaitu kegiatan meningkatkan ketersediaan pangan dari lokal. Kita sudah juga sudah menerapkan praktek budidaya yang baik maupun mereplikasikan praktek pertanian yang baik dengan melalukan studi banding dan kita implementasikan,” Jelas Setian.
Setian mengatakan, pihaknya juga sudah memikirkan hilirisasi dari prodak pangan lokal di daerah Papua Barat dan Papua Bada Daya. Kemudian BI juga melakukan kegiatan petatas, bagaimana caranya melatih petani secara berkualitas.
“Terkait dengan itu, kita juga menjaga ketersediaan pasokan dari luar, tentu di tahun 2024 yang kita lakukan ini merupakan kerjasama antar daerah secara intra baik itu Papua Barat dengan Papua Barat Daya maupun antar Provinsi dengan Sulawesi Selatan,” Ungkapnya
Selain itu, lanjut Setian, BI Papua Barat dan Papua Barat Daya juga menjaga kelancaran retribusi oleh tim TPID, seperti subsidi dan insentif dalam rangka memfasilitasi distribusi pangan.
“Kami juga melakukan kegiatan memfasilitasi sarana transportasi kepada mama-mama Papua untuk mendistribusikan pangan dari tempat produksi ke pasar,” Terang Setian.
Tak hanya itu, Setian mengaku, pihaknya juga terus berupaya dalam menjaga keterjangkauan harga melalui berbagai kegiatan seperti gerakan pasar murah maupun pembentukan toko inflasi, di Kabupaten Manokwari telah hadir Kios Pangan Rakyat (KIPRA) dan di Kabupaten Sorong telah hadir Kios Inflasi Bersama (KIPMA).
“ Jadi Kedua toko ini, KIPRA dan KIPMA ini merupakan tempat kami bersama dalam menjaga penyeimbangan harga di pasar, supaya harga pasar tidak terlalu tinggi dan bisa dijangkau oleh masyarakat. Kemudian melalui TPID kita juga berupaya meningkatkan koordinasi maupun komunikasi baik di tingkat kabupaten dan kota,” Jelasnya.
Sementara itu, Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musa’ad yang diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Pembangunan Setda Provinsi Papua Barat Daya, George Yarangga menyampaikan bahwa, Papua Barat dan Papua Barat Daya adalah wilayah yang sangat kaya akan sumber daya alam, khususnya pangan lokal seperti sagu, keladi, ubi, pisang, ikan, dan hasil laut lainnya.
“Namun, meskipun pangan lokal ini melimpah, pola konsumsi masyarakat masih didominasi oleh beras dan pangan impor lainnya. Hal ini menimbulkan tantangan, tidak hanya bagi kesehatan masyarakat, tetapi juga bagi stabilitas ekonomi mengingat ketergantungan pada pangan impor yang rentan terhadap fluktuasi harga global,” Ungkapnya
Geore menambahkan, isu kemandirian pangan menjadi sangat relevan dalam konteks ini Meskipun kita memiliki potensi yang besar, masih banyak produk pangan yang harus didatangkan dari luar. Hal ini menciptakan tantangan besar dalam menciptakan ketahanan pangan yang berkelanjutan.
“Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, instansi vertikal, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci untuk mewujudkan kemandirian pangan yang berkelanjutan,” Terangnya
Terkait dengan itu, George berharap melalui “Torang Locavore” ini, semua dapat belajar dan berinovasi dalam menciptakan solusi untuk tantangan pangan dan inflasi yang djhadapi.
“Mari kita jalin kolaborasi yang lebih erat agar langkah- langkah yang kita ambil dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi ketahanan, kemandirian pangan, dan kesejahteraan ekonomi daerah kita, “tutupnya.