Sorong : Pangdam XVIII/Kasuari Mayor Jenderal TNI Gabriel Lema, S.Sos. beserta Danrem 181/PVT Kolonel Inf Juniras Lumbantoruan, S.Sos.,M.Si menghadiri Rapat Forkopimda Provinsi Papua Barat Daya yang dipimpin oleh Pj. Gubernur Papua Barat Daya Dr. Drs. Muhammad Musa’ad, M.Si.
Rapat kordinasi tersebut, dengan agenda Penanggulangan Bencana Tingkat Provinsi Papua Barat Daya, Pembahasan Program Pembangunan, Situasi Keamanan dan kegiatan Menjelang Pemilu tahun 2024.
Rakor bertempat di ruang Etamin hotel Vega Jl. Frans Kaisiepo, Senin (27/3/2023) dihadiri para kepala daerah dan pejabat tinggi TNI/Polri dan instansi terkait.
“Dalam arahannya Penjabat gubernur Provinsi Papua Barat Daya Dr. Drs. Muhammad Musa’ad, M.Si yang intinya perkembangan penyelenggaraan pemerintahan di provinsi Papua barat Daya,
“Program 100 hari telah dilaksanakan konsolidasi tanggal 02 januari dengan Forkominda, tanggal 4 Januari rapat koordinasi dengan Bupati/Walikota, koordinasi dengan BPKP untuk menghadirkan petugas Auditor BPKP, memaparkan Program kerja selaku penjabat, koordinasi dengan Para Tokoh Masyarakat serta pimpinan Kementerian Republik Indonesia,” ujar Pj Gubernur, Muhammad Musa’ad.
Selain itu Pj Gubernur Papua Barat Daya juga menuturkan terkait seleksi pejabat ASN atau seleksi pejabat eselon II. Hanya saja kata Musa’ad belum ada jawaban dari Kemendagri.
Dikatakannya, APBD 4 DOB Papua masih dalam tahap evaluasi, menunggu ditandatangani Mendagri selanjutnya akan direalisasi.
Ia juga menyinggung terkait Inflasi di setiap kabupaten/kota terus dipantau, berkolaborasi dengan semua komponen untuk mengontrol laju ya inflasi di daerah masing-masing.
Pangdam XVIII/Kasuari Mayor Jenderal TNI Gabriel Lema, S.Sos., menyampaikan masalah kebakaran, perlu dilakukan penataan kembali kawasan pemukiman dan sistim kelistrikan bisa melibatkan TNI/Polri.
“Untuk penataan kembali sistem kawasan permukiman dan sistem kelistrikan lokasi kebakaran, bisa libatkan TNI dan Polri,” tandas Mayjen Gabriel Lema.
Dikatakannya, terkait masalah keamanan saat ini dalam keadaan aman dan saat ini sudah ada 3 Satgas TNI di Wilayah Papua Barat Daya yang disiapkan untuk memastikan bawah pembangunan harus berjalan segera.
“Terkait dengan konteks di Kabupaten Maybrat, kehadiran secara fisik akan kami tempatkan 5 personil di setiap kampung untuk mewujudkan keamanan agar proses pemerintahan dan pembangunan bisa berjalan,” tuturnya.
Kata jenderal bintang dua itu, TNI akan menambah satgas untuk mengamankan Pemilu 2024 untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif.
“Terkait Pemilu perintah Presiden, jangan main–main dengan politik identitas dan radikalisme haris disingkirkan jauh–jauh, anggota TNI/Polri harus menjaga netralitas dalam pemilu, jangan ada yang membawah hal yang berbau identitas dan radikalisme berupa tokoh saat Pemilu ke wilayah Papua Barat Daya,”tegasnya.
