Solusi Pendampingan TKSK Menurunkan Kemiskinan Ekstrim di PBD adalah Kolaborasi Lintas Sektor

Spread the love

SORONG: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (PBD) melalui Dinas Sosial menggelar Kegiatan Sosialisasi peran pendamping Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam menurunkan tingkat kemiskinan ekstrim se Provinsi Papua Barat Daya di salah satu hotel di Kota Sorong, Selasa (19/9/1/2023).

Katimin, Asisten Deputi Penanggulangan Kemiskinan Kemenko PMK Republik Indonesia, menjelaskan kemiskinan ekstrim merupakan target Presiden Joko Widodo hingga mencapai 0,04 persen di tahun 2024.

“Kemiskinan ekstrim ini adalah target presiden hingga 0,04 persen di tahun 2024,” ujar Katimin.

Dikatakannya di tahun 2023 ini, angka kemiskinan ekstrim di Indonesia adalah 1,12 persen turun sekitar 0,62 persen dari tahun 2022.

Yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah saat ini adalah konteks kebijakan yang luas, termasuk peran Dinas Sosial bersama instansi terkait lainnya dalam bentuk “Keroyokan” atau kolaborasi bersama.

Ia pun memberikan dua hal sebagai kunci keberhasilan dalam kolaborasi instansi terkait adalah yang pertama semua haru dalam satu data dan menggunakan konvergensi program.

“Semuanya harus pakai satu data, biar apa pun OPD nya dan menggunakan konvergensi program artinya supaya semua program saling mendukung dan bergerak pada satu titik,” tandas Katimin.

Untuk memastikan bahwa semua data itu satu, perlu memastikan bahwa data itu harus update.

Dirinya mengaku bahwa pihaknya mempunyai data yang namanya data untuk Percepatan Peningkatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE).

“Jadi datanya jelas, itu adalah individual data rumah tangga, siapa orangnya yang sudah terakses di seluruh kabupaten kota di Indonesia,” terangnya.

Ia berharap data dimaksud nantinya dapat diverifikasi dan dilakukan validasi, selanjutnya akan diterbitkan Surat Keputusan (SK) oleh Kepala Daerah setempat.

“Itu sebenarnya untuk memastikan ada kesamaan data antara daerah dan pusat, setelah kami kroscek ternyata benar, data yang ada di daerah dan di pusat itu sama,” kata Katimin.

Baca juga:  Warga Tionghoa di Sorong Sambut Imlek Secara Sederhana

Ia pun menekankan bahwa salah satu percepatan adalah melakukan upaya penanganan kemiskinan ekstrim yang harus dilakukan bersama melalui kolaborasi lintas sektor.

Sementara itu, Masitoru, Kordinator PSM TKSK Karang Taruna Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Kemensos RI, mengatakan percepatan kemiskinan ekstrim itu mengarah kepada TKSK yang merupakan SDM nya.

“Jadi kita itu terintegrasi dalam penanganan percepatan penurunan kemiskinan yang disertai dengan sejumlah program yang ada,” jelas Masitoru.

Selain itu juga ada pengembangan kemasyarakatan melalui program kewirausahaan baik itu dari KPMPKH dan KPMBPRD termasuk sentra kreasi yang ada di Balai.

Dikatakannya program-program tersebut memang terintegrasi untuk penanganan kemiskinan ekstrim yang ada di pusat dan daerah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *