SORONG – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya kucurkan anggaran sebanyak Rp10,2 milliar untuk program sosial bagi 50.104 masyarakat pekerja bukan penerima upah yang ada di Papua Barat Daya (PBD).
Alokasi anggaran untuk program perlindungan ini bertujuan untuk mencegah kemiskinan baru atau kemiskinan ekstrem bagi para pekerja bukan penerima upah. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Transmigrasi dan ESDM Provinsi Papua Barat Daya, Suruso.
Tonton Selengkapnya : https://youtu.be/YBCltrXLp4U
” Jika para pekerja rentan tersebut mengalami kecelakaan lantas kita tidak memberi santunan perlindungan maka di hawatirkan jatuh pada kemiskinan baru. Jadu mudah-mudahan program ini bisa mengantisipasi hal tersebut,” ungkap Suroso di Swiss-Belhotel Kota Sorong. Senin,(9/8/2023).
Terkait dengan program ini, kata Suroso, ada beberapa tahapan yang sudah dilakukan berdasarkan peraturan gubernur No 19 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Provinsi Papua Bsrat Daya.
“kami juga sudah beberapa kali melakukan rekonsiliasi data. Jadi data kepesertaan BPJS sebanyak 50,104 dengan alokasi anggaran sebesar Rp10,2 miliar tersebut berdasarkan data yang kami input dari Dinas Ketenagakerjaan di kabupaten dan kota dan juga menggunakan data sekunder yang dapat dipertanggungjawabkan,” kata Suroso.
Di tahun 2023 ini juga, tambah Suroso, Pihaknya juga telah mengedarkan Formulir Jaminan Perlindungam BPjamsostek melalui Google Foam sehingga masyarakat bisa mendaftarkan diri secara mandiri untuk mengikuti kepesertaan ini.
“dari hasil pengimputan data yang terkumpul sebanyak 84.836, ini sudah dilakukan rekonsiliasi namun data yang berhasil diverifikasi sebanyak 50.104 orang,” jelasnya
Sementara itu, Kepala BPJamsostek wilayah Bali, Nusa Tenggara dan Papua, Kuncoro Budi Winarno menyampikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya atas perhatian dan komitmen untuk melindungi 50.104 masyarakat pekerja bukan penerima upah yang tersebar di Provinsi Papua Barat Daya.
” Langkah ini merupakan buktu nyata keseriusan Pemprov PBD dalam mewujudkan dan melindungi kesejahteraan para pekerja di wilayah ini,” Ujar Kuncoro
Tentunya komitmen ini, lanjut Kuncoro, sejalan dengan peraturan presiden No 2 Tahun 2021 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan instruksi presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Kuncoro menambahkan, perlindungan sosial adalah salah satu pilar penting dalam pembangunan berkelanjutan. Dengan adanya dukungan pemerintah daerah, BPJamsistek dapat terus melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan lebih efektif.
Untuk itu, dirinya berharap kerjasama ini akan semakin ditingkatkan guna mencapai perlindungan sosial yang lebih luas dan merata diseluruh lapisan masyarakat yang di Papua Barat Daya.
Dalam kesempatan ini, Penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, Muhammad Musa’ad menyampaikan bahwa, tugas pemerintah adalah pelayan masyarakat. Pemerintah memiliki tanggungjawab besar untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
” pelayanan ini tentu terkait dengan kebutuhan masyarakat kita termasuk kebutuhan jaminan sosial terutama bagi masyarakat kita yang rentan,” Kata Musa’ad.
Namun menurut Musa’ad pelayanan sosial khususnya perlindungan terhadap masyarakat pekerja rentan ini masih perlu dioptimalisasi. Karena baginya, masih banyak masyarakat yang belum menerima pelayanan yang optimal dari pemerintah.
” Oleh sebab itu, tugas kita harus terus berinovasi dan berkreasi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Sudah sangat jelas bahwa di UU Otonomi Khusus pemerintah diminta untuk memberikan jaminan sosial kepada madyarakat,” Tegas Mysa’ad saat memberikan sambutan pada kegiatan penandatanganan kerjasama Pemerintah Privinsi Papua Barat Daya dan BPJamsostek wilayah Bali, Nusa Tenggara dan Papua.
