The news is by your side.

Satu Suara, 5 Fraksi DPRD Kabupaten Sorong Menyetujui LKPJ Bupati Sorong Tahun Anggaran 2020

0

Matapapua – Aimas : Kelima Fraksi di DPRD Kabupaten Sorong, masing-masing Fraksi Golkar Bersatu, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Demokrat, Fraksi Gerindra dan Fraksi Noken Aspirasi secara berurutan menyampaikan pandangan akhir fraksi sebagai rangkaian penyelenggaraan sidang paripurna DPRD Kabupaten Sorong dalam rangka membahas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Sorong tahun anggaran 2020.

Mewakili Fraksi Golkar Bersatu, Margaretha Karangan mengatakan sejumlah catatan atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, diantaranya berkenaan dengan pembangunan sejumlah fasilitas kebutuhan masyarakatz seperti lampu penerangan jalan, perbaikan jalan yang mengalami kerusakan, serta vaksinasi pencegahan COVID-19 bagi warga Kabupaten Sorong.

” Fraksi Golkar Bersatu memandang perlu adanya peningkatan kinerja dalam hal ini Dinas PU dan dinas pemukiman dalam peningkatan dan pemeliharaan sarana infrastruktur jalan yang ada di wilayah Kabupaten Sorong karena ada beberapa ruas jalan yang kondisinya rusak, apabila perlu kedepannya dianggarkan karena adanya perbaikan secara berkala, vaksinasi untuk warga masyarakat yang ber-KTP Kabupaten Sorong, peningkatan lampu jalan di wilayah Kabupaten Sorong difungsikan dengan baik kedepannya khususnya di pemukiman warga” ungkap Margaretha Karangan, Sabtu (8/5).

Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Isack Yable merekomendasikan agar Kebijakan Umum Pemerintah Kabupaten Sorong harus merujuk kepada RPJMD, visi dan misi Bupati Sorong sehingga penyusunan program dapat terukur, terencana dan terarah.

” Fraksi PDI Perjuangan merekomendasikan agar kebijakan Umum Pemerintah Kabupaten Sorong mengacu pada dan visi misi kepala daerah, program yang dibuat oleh perangkat daerah harus terencana dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat nomaden Sorong” tegas Isack Yable.

Selain catatan dan rekomendasi dari masing-masing Fraksi, Dewan juga masih menyoroti rendahnya kerjasama Pimpinan OPD yang dinilai tidak kooperatif saat diminta Dewan menyamakan persepsi mengawal pembangunan.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Ernie Stautner Authentic Jersey